Auditor
BPKP Menerima Uang dari Anggaran Kegiatan Joint Audit Pengawasan dan
Pemeriksaan di Kemendiknas
Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP),
Tomi Trilaksono mengaku menerima uang dari anggaran kegiatan joint audit
pengawasan dan pemeriksaan di Kemendiknas. Tomi mengaku sudah mengembalikan
uang ke KPK. Tomi saat ini bersaksi untuk terdakwa mantan Irjen Kemendiknas(
Mohammad Sofyan) mengaku bersalah dengan penerimaan uang dalam kegiatan wasrik
sertifikasi guru(sergu) di Inspektorat IV Kemendiknas. Uang yang dikembalikan
Rp48 juta.
Menurutnya ada 10 auditor BPKP juga ikut dalam joint
audit, Sofyan bersama Abdul Apip, Suharyanto, Jauhari Sembiring, Marhusa
Panjaitan, Amin Priatna, dan Slamet Poernomo melawan hukum dengan melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,”Yang merugikan
negara Rp36,484 miliar,” kata Kadek, Kamis (20/6)di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Peristiwa
bermula saat Sofyan dan sejumlah pejabat Inspektorat Jendral(Itjen) Kemendiknas
mengadakan rapat penyusunan kegiatan joint audit dalam rangka pengawasan dan
pemeriksaan(wasrik) di lingkungan Itjen Depdiknas. Itjen Depdiknas mendapatkan
tambahan anggaran serta melibatkan BPKP dalam pelaksanaan kegiatan. Sofyan lalu
menandatangani kerja sama tersebut. Ada 5 program pendidikan nasional yang
menjadi objek wasrik meliputi program peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan, sertifikasi guru dan lain-lain.
Itjen
Depdiknas mendapatkan alokasi Rp183,649 miliar untuk pelaksanaan joint audit
tersebut, Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) menetapkan kegiatan dan
pemberian anggaran sesuai inspektorat masing-masing. Inspektorat I dan II
masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp55,554 miliar, inspektorat III
Rp9,080 miliar, inspektorat IV Rp22,832 miliar dan inspektorat investigatif
mendapatkan Rp40,627 miliar.
Selanjutnya, Sofyan memerintahkan Inspektorat 1
menyusun SOP wasrik di Bogor, namun kegiatan tersebut tidak dilakukan, tapi terdakwa
memerintahkan Suharyanto mencairkan anggaran Rp319,097 juta. Sofyan
memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Tini Suhartini membuat
pertanggung jawaban seolah-olah penyusunan SOP wasrik telah dilaksanakan,
sedangkan uang tersebut sudah dibagikan
kepada Sofyan dan sejumlah peserta.
Sofyan, Apip, Suharyanto, dan Sam Yohn masing_masing mendapatkan Rp8,35juta
dan Rp234,097 juta dibagikan pada para peserta. Sisanya Rp51,6 juta digunakan
untuk biaya pembuatan kwitansi fiktif, operasional tim pengendali pusat,
bantuan lembur Suharyanto dan operasional Inspektorat 1.
Dalam
kegiatan tersebut Sofyan juga memerintahkan Tini memotong lima persen dari uang
harian yang diterima masing-masing peserta, seluruhnya Rp81juta. Sofyan juga
memerintahkan pencairan transportasi dan penginapan para peserta, namun
perbuatan ini telah dilakukan Sofyan pada pelaksanaan warsik dan penyusunan
laporan nasional sebelumnya.
Atas perbuatannya, Sofyan telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp1,103 miliar, dan memperkaya peserta dengan membagikan uang kepada masing-msing peserta dengan jumlah sebesar Rp1,560 miliar, yang mengakibatkan negara dirugikan Rp36,484 miliar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Itjen Kemendiknas pada 26 Desember 2012. Menanggapi dakwaan penuntut umum, Sofyan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). Dan Ketua Majelis Hakim langsung mengadakan pemeriksaan saksi dan sidang selanjutnya.
Atas perbuatannya, Sofyan telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp1,103 miliar, dan memperkaya peserta dengan membagikan uang kepada masing-msing peserta dengan jumlah sebesar Rp1,560 miliar, yang mengakibatkan negara dirugikan Rp36,484 miliar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Itjen Kemendiknas pada 26 Desember 2012. Menanggapi dakwaan penuntut umum, Sofyan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). Dan Ketua Majelis Hakim langsung mengadakan pemeriksaan saksi dan sidang selanjutnya.
Analisis:
Dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran etika profesi akuntansi oleh auditor BPKP dan Itjen Depdikas karena tidak bisa memenuhi prinsip akuntansi yaitu:
Dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran etika profesi akuntansi oleh auditor BPKP dan Itjen Depdikas karena tidak bisa memenuhi prinsip akuntansi yaitu:
- Tanggung Jawab ProfesiDimana seorang akuntan seharusnya bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan, dalam kasus ini BPKP tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
- Kepentingan PublikAuditor lebih mementingkan kepentingan Anggota Itjen Kemnediknas, terlebih dalam kasus ini yang dirugikan adalah rakyat karna uang negara adalah uang rakyat dan auditor BPKP adalah pegawai negri secara tidak langsung mengemban amanah dari rakyat, namun auditor telah mengabaikannya.
- ObyektifitasAnggota BPKP tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan kepentingan
- Prilaku
profesionalDalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang profesional, tidak diperkenankan auditor menerima sejumlah uang untuk menutup-nutupi suatu kecurangan apalagi ikut merancang agar kecurangan tersebut tidak terbaca oleh mata hukum.
- Standar Teknis
Akuntan harus menjalankan tugas profesionalnya mengacu dan mematuhi standar teknis serta memenuhi standar profesi akuntan agar kegiatan yang dilakukan sesuai yang diharapkan semua pihak terkait.
Solusi:
Kasus
pelanggaran ini sangatlah melanggar kode etik sebagai seorang akuntan yang
membuktikan bahwa banyak para akuntan yang belum memegang teguh sumpahnya
sebagai seorang akuntan yang menjunjung tinggi etika profesi akuntansi. Penuntut
umum 1 Kadek Wiradana mendakwa Sofyan melanggar Pasal 2 ayat , subsidair Pasal
3, Pasal 18 UU Tipiko, Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu kepada terdakwa
Sofyan:Hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp647 juta subsidair 3 bulan kurungan
dan hukuman kepada auditor yaitu Hukuman penjara dan diberhentikan dari
professional audit BPKP
Selain
hukuman yang didasarkan atas UU yang berlaku, hal yang paling mendasar yang
harus dilakukan Sofyan dan auditor BPKP adalah meminta maaf kepada publik dengan
melakukan konferensi pers yang mengungkapkan bahwa memang sudah adanya suap
yang diberikan dalam kegiatan joint audit sehingga merugikan negara. Agar tidak
dilakukan kesalahan yang sama seharusnya auditor berlaku profesional dan
bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan, serta selalu mendahulukan
kepentingan publik
Sumber:
hukumonline.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar