Sabtu, 03 Oktober 2015

Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi


Auditor BPKP Menerima Uang dari Anggaran Kegiatan Joint Audit Pengawasan dan Pemeriksaan di Kemendiknas

      Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Tomi Trilaksono mengaku menerima uang dari anggaran kegiatan joint audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendiknas. Tomi mengaku sudah mengembalikan uang ke KPK. Tomi saat ini bersaksi untuk terdakwa mantan Irjen Kemendiknas( Mohammad Sofyan) mengaku bersalah dengan penerimaan uang dalam kegiatan wasrik sertifikasi guru(sergu) di Inspektorat IV Kemendiknas. Uang yang dikembalikan Rp48 juta.

      Menurutnya ada 10 auditor BPKP juga ikut dalam joint audit, Sofyan bersama Abdul Apip, Suharyanto, Jauhari Sembiring, Marhusa Panjaitan, Amin Priatna, dan Slamet Poernomo melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,”Yang merugikan negara Rp36,484 miliar,” kata Kadek, Kamis (20/6)di Pengadilan Tipikor Jakarta.

     Peristiwa bermula saat Sofyan dan sejumlah pejabat Inspektorat Jendral(Itjen) Kemendiknas mengadakan rapat penyusunan kegiatan joint audit dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan(wasrik) di lingkungan Itjen Depdiknas. Itjen Depdiknas mendapatkan tambahan anggaran serta melibatkan BPKP dalam pelaksanaan kegiatan. Sofyan lalu menandatangani kerja sama tersebut. Ada 5 program pendidikan nasional yang menjadi objek wasrik meliputi program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, sertifikasi guru dan lain-lain.
 
      Itjen Depdiknas mendapatkan alokasi Rp183,649 miliar untuk pelaksanaan joint audit tersebut, Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) menetapkan kegiatan dan pemberian anggaran sesuai inspektorat masing-masing. Inspektorat I dan II masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp55,554 miliar, inspektorat III Rp9,080 miliar, inspektorat IV Rp22,832 miliar dan inspektorat investigatif mendapatkan Rp40,627 miliar.

     Selanjutnya, Sofyan memerintahkan Inspektorat 1 menyusun SOP wasrik di Bogor, namun kegiatan tersebut tidak dilakukan, tapi terdakwa memerintahkan Suharyanto mencairkan anggaran Rp319,097 juta. Sofyan memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Tini Suhartini membuat pertanggung jawaban seolah-olah penyusunan SOP wasrik telah dilaksanakan, sedangkan  uang tersebut sudah dibagikan kepada Sofyan dan sejumlah peserta.  Sofyan, Apip, Suharyanto, dan Sam Yohn masing_masing mendapatkan Rp8,35juta dan Rp234,097 juta dibagikan pada para peserta. Sisanya Rp51,6 juta digunakan untuk biaya pembuatan kwitansi fiktif, operasional tim pengendali pusat, bantuan lembur Suharyanto dan operasional Inspektorat 1.

     Dalam kegiatan tersebut Sofyan juga memerintahkan Tini memotong lima persen dari uang harian yang diterima masing-masing peserta, seluruhnya Rp81juta. Sofyan juga memerintahkan pencairan transportasi dan penginapan para peserta, namun perbuatan ini telah dilakukan Sofyan pada pelaksanaan warsik dan penyusunan laporan nasional sebelumnya. 

    Atas perbuatannya, Sofyan  telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp1,103 miliar, dan memperkaya peserta dengan membagikan uang kepada masing-msing peserta dengan jumlah sebesar Rp1,560 miliar, yang mengakibatkan negara dirugikan Rp36,484 miliar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Itjen Kemendiknas pada 26 Desember 2012. Menanggapi dakwaan penuntut umum, Sofyan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). Dan Ketua Majelis Hakim langsung mengadakan pemeriksaan saksi dan sidang selanjutnya.


Analisis:
Dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran etika profesi akuntansi oleh auditor BPKP dan Itjen Depdikas karena tidak bisa memenuhi prinsip akuntansi yaitu:

  • Tanggung Jawab Profesi
    Dimana seorang akuntan seharusnya bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan, dalam kasus ini BPKP tidak menjalankan tugasnya dengan baik.  
  •  Kepentingan Publik
    Auditor lebih mementingkan kepentingan Anggota Itjen Kemnediknas, terlebih dalam kasus ini yang dirugikan adalah rakyat karna uang negara adalah uang rakyat dan auditor BPKP adalah pegawai negri secara tidak langsung mengemban amanah dari rakyat, namun auditor telah mengabaikannya.

  •  Obyektifitas
    Anggota BPKP tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan kepentingan 
  •  Prilaku profesional
    Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang profesional, tidak diperkenankan auditor menerima sejumlah uang untuk menutup-nutupi suatu kecurangan apalagi ikut merancang agar kecurangan tersebut tidak terbaca oleh mata hukum. 
  • Standar Teknis
     Akuntan harus menjalankan tugas profesionalnya mengacu dan mematuhi standar teknis serta memenuhi standar profesi akuntan agar kegiatan yang dilakukan sesuai yang diharapkan semua pihak terkait.

Solusi:

      Kasus pelanggaran ini sangatlah melanggar kode etik sebagai seorang akuntan yang membuktikan bahwa banyak para akuntan yang belum memegang teguh sumpahnya sebagai seorang akuntan yang menjunjung tinggi etika profesi akuntansi. Penuntut umum 1 Kadek Wiradana mendakwa Sofyan melanggar Pasal 2 ayat , subsidair Pasal 3, Pasal 18 UU Tipiko, Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu kepada terdakwa Sofyan:Hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp647 juta subsidair 3 bulan kurungan dan hukuman kepada auditor yaitu Hukuman penjara dan diberhentikan dari professional audit BPKP

     Selain hukuman yang didasarkan atas UU yang berlaku, hal yang paling mendasar yang harus dilakukan Sofyan dan auditor BPKP adalah meminta maaf kepada publik dengan melakukan konferensi pers yang mengungkapkan bahwa memang sudah adanya suap yang diberikan dalam kegiatan joint audit sehingga merugikan negara. Agar tidak dilakukan kesalahan yang sama seharusnya auditor berlaku profesional dan bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan, serta selalu mendahulukan kepentingan publik

Sumber:
hukumonline.com
 


 


 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar